Bantuan Langsung Tunai atau singkatan kerennya BLT tidak hanya milik 19,1 juta warga miskin yang terjaring datanya oleh pemerintah. Kelompok mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu pun mendapat “perhatian” serius pemerintah. Jika orang miskin dapat jatah Rp100.000,- per bulan, maka mahasiswa dari keluarga ekonomi lemah mendapat “suntikan” beasiswa sebesar Rp500.000,- per semester.
Kalangan yang mengkritisi kebijakan pemerintah, baik bantuan langsung tunai yang diperuntukkan bagi warga miskin maupun beasiswa bagi mahasiswa dhuafa, tetap saja kritis menyikapinya. Baik program BLT maupun beasiswa dipandang sebagai upaya pemerintah “menyumpal suara” rakyat yang kian terjepit dalam krisis.
Sebagian besar rakyat di negeri ini masih menyimpan memori peristiwa huru-hara Mei ‘98 yang kemudian menjungkalkan kekuasaan Presiden Soeharto (rezim Orde Baru). Gedung-gedung pemerintahan, sentra-sentra bisnis, mall-mall, dijarah dan dibakar massa yang tak terkontrol emosinya. Bangsa ini kemudian mengalami krisis yang cukup akut, yang tak dapat diperbaiki dalam tempo singkat. Hingga sekarang pun sisa-sisa krisis masih dapat dirasakan oleh sebagian anak bangsa sini.
Presiden maupun pemerintah tentu tak mau mengalami kejadian serupa ‘98. Meski terasa berat pemerintah sudah berani mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM rata-rata 28,75% per 23 Mei lalu. Padahal, risiko “gangguan” keamanan sebagai dampak kenaikan itu mulai nampak. Misalnya, kian melebarkan aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM di berbagai kelompok mahasiswa di penjuru Tanah Air.
Nah, aksi-aksi para aktivis mahasiswa ini bisa saja terus membesar dengan eskalasi yang sporadis maupun intensif. Kalau aparat keamanan (polisi) tidak sigap dan solid, tak menutup kemungkinan terjadi kerusuhan. Mungkin dapat dimaklumi jika kalangan yang kritis terhadap program beasiswa yang anggarannya diambilkan dari pengalihan subsidi BBM ini sebagai upaya pemerintah meredam unjuk rasa.
Pemerintah tentu menyanggah tudingan semacam itu. Melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagaimana diberitakan banyak media, pemerintah menyatakan program beasiswa ini murni sebagai program kompensasi kenaikan harga.
“Kecerdasan” mengambil kebijakan memang perlu. Soal tanggapan, komentar, ataupun kritik tinggal diterima dengan lapang. Kita tunggu saja reaksi dari mahasiswa atas program ini.
Filed under: Kebijakan Publik
