Konflik FPI Vs AKKBB Jadi “Tak Karuan”

Minggu pagi (1/6) di areal Monumen Nasional, itu sangat riuh dipadati oleh puluhan ribu massa. Sebagian dipadati oleh massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang punya agenda jalan sehat sambil memperingati hari lahirnya Pancasila. Sementara tak jauh dari areal Monas tersebut, ribuan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memadati jalan di depan Istana Negara untuk mendemo pemerintah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Situasi yang riuh rendah di kawasan Monas itu, tiba-tiba jadi kisruh manakala sekelompok massa dari Laskar Pembela Islam dari Front Pembela Islam (FPI) yang tergabung dalam Komando Laskar Islam bentrok dengan sekelompok massa dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang berada di lokasi tersebut. Padahal, menurut berbagai sumber, AKKBB hari itu akan menggelar aksinya di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Peristiwa yang tak diinginkan terjadi itu berujung pada pembentukan opini negatif (lagi) terhadap FPI. Berbagai media nasional seperti Koran Tempo, Kompas, Metro Teve, dan sebagian besar media lainnya memblow-up aksi kekerasan FPI terhadap massa AKKBB dalam masa sekira 5 hari. Jadilah FPI pihak yang tersudut. Aksi massa dari berbagai ormas seperti Garda Bangsa , GP Ansor di kantong-kantong basis massa PKB pro-Gus Dur, menekan FPI supaya dibubarkan atau membubarkan diri. Pimpinan FPI Surabaya dan Jember, misalnya, seperti dikutip Metro Teve (5/6) akhirnya membekukan serta membubarkan FPI di wilayahnya.

“Perseteruan” FPI yang semula ditujukan pada massa AKKBB yang dianggapnya mendukung Ahmadiyah, di lapangan jadi berubah seolah-olah berhadapan dengan massa pro-Gus Dur. Mayoritas media pun nyaris tak membeberkan profil 64 LSM dan 289 tokoh yang tergabung dalam AKKBB. Justru profil FPI yang digambarkan sebagai ormas penuh tindakan kekerasan dan premanisme. Ditambah lagi suara-suara politisi yang menghujat FPI kian menambah masalah tak karu-karuan.

Pemberitaan media kian santer manakala Munarman, sang Komando Laskar Islam “menghilang” ketika 1500 aparat kepolisian diterjunkan untuk menjemput paksa anggota Laskar Islam yang diduga terlibat aksi anarkis di markas FPI pada Rabu pagi (4/6). Habib Rizieq yang pada hari itu ikut menemani anak buahnya ke Polda Metro Jaya, esoknya juga dijadikan tersangka dan ditahan aparat.

Sikap Habib Rizieq yang akomodatif dan kooperatif kepada aparat polisi nampaknya menjadi nilai titik balik simpati massa. Habib yang menulis artikel tentang penyimpangan ajaran Ahmadiyah di Republika sebelum peristiwa Monas tersebut, tetap kekeuh dengan pendiriannya agar Ahmadiyah dibubarkan. Bentrok yang terjadi di Monas juga diyakininya sebagai kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah.

Di sisi lain, kasus Monas itu dinilai banyak pihak sebagai upaya pengalihan isu kenaikan BBM. Meski pemerintah, melalui Jubir Presiden Andi Mallarangeng, tentu menyangkalnya.

One Response

  1. Kalau kita mau berpikir lebih politis lagi, FPI merupakan “unregistred underbouw” dari partai PKS, terbukti dari pernyataan Riziq bahwa PKS akan menjadi tempat limpahan suara mereka.
    Dan PKS sendiri yang mengetahui hal ini tentunya mengambil advantage dari pernyataan tersebut, tapi tidak berupaya untuk menyetir polah “underbouw” mereka ini. Wallahualam…

Leave a Reply