Kegundahan Seorang Jaksa Agung

Jaksa Agung pengganti Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji, benar-benar dibuat pusing tujuh keliling oleh para pejabat teras di lingkungan kerjanya. Bayangkan, kasus dugaan suap seorang pengusaha cantik Artalyta Suryani telah menyeret sejumlah nama jaksa senior seperti Jaksa Urip Tri Gunawan, kini menjadi tersangka dugaan suap kasus Artalyta. Mantan Jampidsus Kemas Yahya Rahman juga terpental (dari jabatan JAM Pidsus–red) karena namanya “tersandung” dalam kasus suap BLBI II sebesar US$660.000 atau setara Rp6,01 miliar yang diberikan Artalyta kepada Jaksa Urip tersebut.

Dalam perkembangan kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), rupanya terkuak nama-nama tambahan jaksa yang masuk ke dalam arus kasus dugaan suap Artalyta kepada Jaksa Urip. Pada sidang terdakwa Artalyta, Rabu (11/6) lalu, terungkap dialog antara Jamdatun Untung Udji Santoso dan Artalyta. Dialog itu terjadi hanya beberapa saat setelah tertangkapnya Ketua Tim Jaksa BLBI II Urip Tri Gunawan oleh tim KPK. Rekaman pembicaraan yang disadap oleh tim KPK ini ditafsirkan sebagai upaya untuk “menyelamatkan” Ayin alias Artalyta. Dari rekaman itulah kemudian lembaga Kejaksaan Agung mendapat tamparan baru lagi.

Tak mau dituding melindungi jaksa “bermasalah” Kejakgung akhirnya menjadwalkan pemeriksaan atas 11 jaksa yang namanya tercantum dalam surat perintah penangkapan Artalyta, beberapa jam setelah Jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK, 2 Maret silam. Seperti dikutip Republika (17/6), pemeriksaan itu dimaksudkan untuk membuktikan benar-tidaknya rekayasa “mengamankan” Artalyta terkait kasus suap.

Sementara itu, KPK juga berencana akan menghadirkan mantan JAM Pidsus, Kemas Yahya Rahman dan mantan direktur Penyelidikan Kejakgung M. Salim, dalam persidangan Artalyta nanti. M. Salim adalah pejabat Kejakgung yang meneken surat penangkapan Artalyta.

Sesi-sesi sidang terhadap Artalyta telah menampakkan berbagai “kejutan”. Kejakgung sendiri paling banyak mendapat sorotan publik, sehingga ada beberapa kalangan yang menghendaki Jaksa Agung Hendarman Supandji mundur. Hendarman membiarkan “aturan hukum” yang akan menjawabnya. Meski kini ia harus membereskan masalah yang menimpa sejumlah pejabat di lingkungan kerjanya.