Rakyat di Provinsi Maluku Utara pasca pelaksanaan Pilkada Gubernur yang dilaksanakan 25 Oktober tahun lalu, hingga tulisan ini diturunkan, masih “terusik” dengan bentrok atau ricuh karena aksi-aksi pro dan kontra penetapan hasil pilkada. Aksi-aksi itu tak jarang berlangsung menegangkan hingga sekali dua kali menimbulkan kericuhan. Sengketa Pilkada Maluku Utara pun masuk rekor terlama dari pilkada-pilkada yang digelar, baik di tingkat I maupun tingkat II di seluruh Indonesia.
Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba pada 2 Juni lalu. Sementara pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo yang menjadi rival terkuat di antara dua pasang kandidat lainnya merasa bahwa pihaknyalah yang berhak diputus sebagai pemenang. Mengenai keputusannya yang jatuh pada pasangan yang diusung antara lain Partai Demokrat dan PKS, itu Mendagri, sebagaimana dikutip radio Eshinta (19/6) beralasan tidak membuat keputusan sendiri, tetapi melaksanakan keputusan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebelumnya.
Baik keputusan MA maupun Mendagri ditolak Partai Golkar dan PAN yang menjagokan Abdur Gafur. Para elite politik di kedua partai ini juga tidak mau begitu saja menerima keputusan tersebut. Sementara di akar rumput pun berkali-kali terjadi aksi menentang keputusan yang tak cukup sekali berakhir dengan ricuh, baik dengan aparat polisi maupun kelompok yang pro dengan keputusan Mendagri maupun MA. Misalnya, pada 18 Juni lalu di Ternate, masih dikutip dari Elshinta, unjukrasa pendukung pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo berakhir ricuh dan membakar ban di sejumlah jalan di Ternate.
Kini rakyat Maluku sedang menanti-nantikan ketenangan dan kedamaian dengan pemimpin mereka yang baru. Mereka tentu tak sudi terpecah belah hanya karena konflik yang bersumber dari ajang politik. Mereka juga tak mau dipusingkan oleh siapapun yang menang, tetapi bagaimana pemimpinnya yang baru kelak dapat membawa Maluku Utara yang adil, damai, dan sejahtera.
Filed under: Politik, Uncategorized
