Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar pekan lalu berani menyebut adanya ‘menteri sontoloyo’ dalam kabinet pemerintahan SBY-JK. Sayangnya, KaBIN tak secara eksplisit menunjuk hidung menteri yang dimaksudkan tersebut.
Syamsir menyebut `menteri sontoloyo` karena sikap politiknya di jajaran kabinet SBY-JK mestinya sejalan dengan kebijakan pemerintah dan semestinya tak bisa membiarkan partai yang menyokongnya menyetujui hak angket di DPR yang akan menyelidiki munculnya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Sebutan `sontoloyo` itu tentu mengundang reaksi, baik dari sejumlah menteri yang merasa disokong oleh partai pendukung pemerintah namun fraksi di DPR partai tersebut mendukung penggunaan hak angket seperti F-PAN, F-PKS, dan F-PPP. Sontoloyo yang berarti bodoh, konyol, dan brengsek mungkin dimaksudkan Syamsir sebagai menteri yang tak loyal pada atasannya (presiden–red). Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Suryadharma Ali, seperti dikutip Koran Tempo (28/6) mengaku tak ambil pusing atas pernyataan Kepala BIN itu.
Pernyataan terbuka Syamsir dengan penyebutan kata `sontoloyo` tersebut mencerminkan sikap saling hujat antarpejabat yang tak jamak di negeri ini. Hal ini diungkapkan mantan rektor UGM Sofian Effendi, sebagaimana dikutip Antara (28/6).
Meski pernyataan Syamsir dinilai sebagian pengamat sebagai tidak lazim, namun ada pula yang dapat memahami kedongkolannya itu. Sebuah koran nasional dalam editorialnya, misalnya, melihat pernyataan Syamsir terasa kurang pas, tapi ada baiknya pernyataan itu dilihat sebagai kritik yang mengandung kebenaran.
Partai politik yang menempatkan kadernya di kabinet, masih kata editorial itu, mestinya selalu menyokong kebijakan pemerintah. Yang terjadi mereka justru sering menentang kebijakan pemerintah. Mereka lebih berperilaku sebagai partai oposisi ketimbang ketimbang koalisi. Hal demikian yang dianggap oleh tim editorial koran ini sebagai `sikap aneh`.
Di era keterbukaan seperti sekarang ini segala hal dapat terjadi. Intelijen yang dulu terkesan tertutup dan tak menebar menebar pernyataan dini ke publik, kini terlihat berbeda. Anggota kabinet yang berasal dari partai pendukung pemerintah beserta partainya yang dulu dianggap harus loyal total pada pemerintah, kini muncul paradigma baru bahwa seorang menteri dan kebijakan partai pendukungnya tidak secara otomatis sejalan dengan kebijakan pemerintah. Paradigma yang muncul ini akan memberikan pelajaran tambahan bagi masyarakat sehingga wacana yang berkembang kian mencerdaskan dan menyadarkan sikap politik mereka.
Filed under: Politik
Adagium yang biasa dalam duania politik adalah: “Tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi.”
Berdasar hal tersebut, buat saya sah2 saja seorang Kepala BIN–saya menyebutnya ‘jubir’ pemerintah–merasa kecewa dengan parpol pendukungnya, sementara mereka membutuhkan kepentingan abadi utk pemerintahannya, yaitu tetap berkuasa.
Sementara bagi parpol, kepentingan abadi mereka juga menarik simpati massa yang efeknya dalah perolehan suara yang meningkat.
Jadi, IMHO, ungkapan seperti itu akan tetap ada–dari intel pemerintah RI lainnya–. Hal ini, di antaranya, demi menjaga ‘komunikasi massa’ pemerintah. Kita sebaiknya juga dapat memilah dan mendidik masyarakat tentang hal ini. Artinya, biarlah mereka beradu kalimat/jargon/dll namun masyarakat harus dapat melihat lebih dalam, dengan misalnya–tidak terpengaruh money politics dalam pilkada. Lebih mengedepankan hati daripada ambisi.