Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memutuskan calon tetap anggota legislatif pada 31 Oktober mendatang. Komisi ini telah mengumumkan sebanyak 11.868 kandidatnya lolos verifikasi pada 26 September lalu. Sementara 2.152 calon gugur alias tak lolos verifikasi. Benarkan mereka yang lolos sudah layak menjadi anggota legislatif secara ideal?
Tunggu dulu! Logikanya untuk menyeleksi puluhan ribu calon anggota legislatif tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sementara KPU yang sudah punya jadwal memverifikasi mereka tak punya banyak waktu. Yang diperlukan adalah data yang disodorkan oleh calon secara administratif. Sehingga “jeroan” sang calon bisa jadi tak tergali secara mendalam.
Benarlah, jika Badan Pengawas Pemilu melalui pengaduan masyarakat berhasil membongkar beberapa calon yang dianggap sebagai bermasalah. Sedikitnya 44 calon anggota legislatif pusat dan 8 calon DPD telah dilaporkan ke KPU. Mereka yang terjaring dan diduga memiliki cacat moral itu mempunyai beragam masalah seperti menggunakan ijazah aspal alias asli tapi palsu, pemakai narkoba, tindak pemerasan, pelecehan seksual, hingga dugaan melakukan korupsi.
Memang, laporan dari masyarakat tentang kecacatan moral seorang calon anggota legislatif belum tentu terbukti benar sebelum diinvestigasi lebih mendalam dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain itu juga perlu keterlibatan aparat penegak hukum untuk pembuktiannya. Dan KPU juga tak punya hak untuk menghapus nama-nama mereka karena kewenangannya ada pada partai-partai politik yang menaunginya.
Para oknum politikus yang diduga bermasalah itu bukan berasal dari partai-partai gurem, melainkan juga berasal dari sejumlah partai besar nan eksis. Bagaimana pola serta mekanisme rekrutmen dan seleksi para calon anggota legislatif itu diterapkan sehingga kasus itu pun menjangkiti partai-partai besar yang memiliki struktur dan organisasi yang rapi dan profesional?
Itulah pertanyaan utamanya yang harus segera diperbaiki oleh partai-partai peserta Pemilu 2009. Sebab, politikus busuk yang “mendompleng” pada partai mereka secara pelan tapi pasti akan turut membusukkan partai itu di mata rakyat. Coba tengok dalam sekira satu-dua terakhir dimana sejumlah politikus harus berhadapan dengan masalah hukum dan moral. Sebut saja Al-Amin Nasution kader PPP dalam kasus dugaan korupsi pengalihfungsian hutan lindung; Yahya Zaini, kader Partai Golkar dalam kasus perbuatan mesum dengan seorang artis; Max Moein, kader PDIP yang juga terkena kasus dugaan perbuatan asusila dengan mantan asisten pribadinya. Aib tersebut akhirnya mengantarkan mereka terpental dari Senayan, selain juga namanya “tercemar” di masyarakat.
Filed under: Politik
